Landasan Hukum
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
•Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
•Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru.
•Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 tentang DisiplinPNS
•Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2015 perubahan ke 2 atas PP No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kelulusan
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang StandarIsi
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses
•Keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37tahun 2018 tentang Standar KI KD mata Pelajaran Kurikulum2013 dan Teknologi Informasi.
•Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs.
•Permendikbud No.61 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Eks
trakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
•Permendikbud No.79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum2013 teknologi informasi.
•Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada pendidikan Dasar dan Menengah
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
•Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
•Peraturan menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata
•Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
•Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 423.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang muatan Lokal bahasa jawa.
•Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan.